Rabu, 04 April 2017 - 09:06:01 WIB

Pemkab Tegal Paparkan Capaian Realisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Diposting oleh : Admin | Kategori: Berita - Dibaca: 106 kali


Liputan oleh : Nora Sulistiyowati, SE

Slawi, (04/04/2017)  Wakil Bupati Tegal Dra. Umi Azizah membuka acara kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar KPK atas capaian realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintergrasi di Ruang Rapat Bupati, pada hari Senin 4 April 2017.

Kegiatan Monev ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani pada 17 Maret  2017 oleh Bupati dan Sekretariat DPRD..

Dipaparkan oleh masing-masing SKPD terkait mengenai pencapaian realisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2017; Pertama, dalam pengelolaan APBD, tahun 2017 Pemkab Tegal melalui Bappeda memprioritaskan kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Aplikasi Terintegrasi dan yang sudah terlaksana yaitu e-musrenbang sedangkan BPKAD sedang membangun kerja sama dengan Bank Jateng terkait SP2D online.

Kedua, mengenai pengelolaan BMD BPKAD telah melaksanakan inventarisasi

Ketiga, kriteria Pengadaan Barang dan Jasa. Pemkab Tegal telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pokja ULP.

Keempat, dalam pembangunan integritas Inspektorat telah mengelola pengendalian gratifikasi dan pembangunan zona integritas dan penerapan kode etik serta kewajiban lapor LHKPN bagi pejabat yang dikelola BKD belum berjalan.

Kelima , kriteria Perizinan/Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemkab Tegal telah menyusun konsep dan pengembangan sistem dan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online

Mendengar capaian Pemkab Tegal, Deputi Pencegahan KPK yang diwakili Najib , mengapresiasi Laporan tersebut. Menurutnya, laporan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah bagus, berikutnya tinggal melakukan sistem yang terintegrasi terhadap apa yang disampaikan.

Bupati mendukung penuh program aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini, termasuk program KPK lainnya seperti sistem aplikasi pencegahan korupsi e-planing, e-budgeting dan e-perizinan sebagaimana yang diharapkan KPK segera direalisasikan pada 2018 mendatang.  Hal ini menjadi kesempatan bagi SKPD untuk lebih memahami aturan dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi.(nor)

 

rencana aksi


Berita Terkait:


0 Komentar :



Isi Komentar :